Ada sebuah pertanyaan dari seorang wajib pajak. Mengapa saat saya membuat pembetulan pph pasal 21, data pemotongan pajak bulanan yang saya impor gagal?
Setelah saya periksa dari error log (terletak di folder instalasi espt pph pasal 21) ternyata ada 2 masalah yang saya temukan yaitu :
Setelah saya periksa dari error log (terletak di folder instalasi espt pph pasal 21) ternyata ada 2 masalah yang saya temukan yaitu :
1. Masalah duplikasi data
Pada baris tertentu terdapat error primary key violated. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena saat anda membuat pembetulan espt pph pasal 21, seluruh data pada espt normal juga ikut tercopy, termasuk data pemotongan pajak. Misalnya pada data normal sudah ada data pemotongan atas nama Prabowo dan saat anda impor ulang csv juga terdapat data pemotongan atas nama Prabowo, maka akan terjadi error karena terjadi 2 pemotongan pajak atas nama Prabowo, meskipun mungkin jumlah data pemotongan pajaknya berbeda.
Pada baris tertentu terdapat error primary key violated. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena saat anda membuat pembetulan espt pph pasal 21, seluruh data pada espt normal juga ikut tercopy, termasuk data pemotongan pajak. Misalnya pada data normal sudah ada data pemotongan atas nama Prabowo dan saat anda impor ulang csv juga terdapat data pemotongan atas nama Prabowo, maka akan terjadi error karena terjadi 2 pemotongan pajak atas nama Prabowo, meskipun mungkin jumlah data pemotongan pajaknya berbeda.
Solusinya bagaimana?
Hanya ada satu solusi, buka menu pemotongan pajak. Lalu hapus seluruh data yang ada. Setelah data pemotongan pajak kosong, barulah anda lakukan impor dat csv. Pastikan pula format csv Sudah sesuai dengan format standar DJP dan silahkan baca juga artikel ini sebagai tambahan informasi
Hanya ada satu solusi, buka menu pemotongan pajak. Lalu hapus seluruh data yang ada. Setelah data pemotongan pajak kosong, barulah anda lakukan impor dat csv. Pastikan pula format csv Sudah sesuai dengan format standar DJP dan silahkan baca juga artikel ini sebagai tambahan informasi
2. Masalah jumlah PPh yang dipotong
Jika jumlah pph yang dipotong adalah 0 alias tidak ada pajak yang dipotong atas seorang pegawai karena masih berada di bawah PTKP maka data atas pegawai tersebut tidak boleh diimpor pada data pemotongan pajak. Karena atas pegawai yang penghasilannya masih dibawah PTKP cukup digunggung dan dimasukkan pada bagian B.
Jika jumlah pph yang dipotong adalah 0 alias tidak ada pajak yang dipotong atas seorang pegawai karena masih berada di bawah PTKP maka data atas pegawai tersebut tidak boleh diimpor pada data pemotongan pajak. Karena atas pegawai yang penghasilannya masih dibawah PTKP cukup digunggung dan dimasukkan pada bagian B.
Nah mungkin itu saja yang dapat kami bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat.
mau menanyakan apabila dilakukan penghapusan data impor pada SPT Pembetulan (cara pertama), apakah data impor yang ada pada SPT normal masih ada (tidak ikut terhapus) ?
BalasHapusTerima kasih