Pokok-Pokok Perubahan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam PER-14/PJ/2013

Pokok-Pokok Perubahan SPT Masa PPh Pasal dalam 21 PER-14/PJ/2013 adalah sebagia Berikut :

 I. Siapakah yang wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang jumlahnya lebih dari 20 pegawai dan/atau
2. Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang tidak final lebih dari 20 dokumen dan/atau
3. Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21 final lebih dari 20 dokumen dan/atau
4. Melakukan penyetoran SSP atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dan/atau

II. Komponen SPT Masa PPh 21 dan/atau 26 terdiri dari :

1. Formulir 1721 –> Induk SPT Masa PPh 21 dan/atau 26
2. Formulir 1721-I : Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya; (Adanya penambahan lampiran Daftar Pemotongan PPh Pasal 21/26 terhadap pegawai tetap yang harus disampaikan pada setiap Masa Pajak)
3. Formulir 1721-II : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26;
4. Formulir 1721-III : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final);
5. Formulir 1721-IV : Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pbk untuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
6. Formulir 1721-V : Daftar Biaya;
7. Formulir 1721-VI : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26;
8. Formulir 1721-VII : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final);
9. Formulir 1721-A1 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala;
10. Formulir 1721-A2 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai/ Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya;

Perubahan formulir diantaranya :

1. Penambahan lampiran daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 pegawai tetap yang harus dilaporkan setiap bulan (1721-I). Dalam lampiran ini nomor dan tanggal bukti potong hanya diisi pada saat pelaporan masa Desember (untuk satu tahun pajak).
2. Dihapuskannya lampiran Daftar Perubahan Pegawai Tetap (1721 II) dan 1721-T (Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala (yang disampaikan pada Masa Pajak Juli 2009 atau saat pertama kali berkewajiban menyampaikan SPT PPh Pasal 21/26).
3. Penyesuaian Informasi Pada SPT PPh Pasal 21 Induk Bagian C Obyek PPh Final Penambahan lampiran daftar biaya (1721-V). Lampiran ini hanya wajib disampaikan pada masa Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, diantaranya WP Cabang, Bentuk Kerjasama Operasi, dan lain-lain.

III. Adanya standardisasi penomoran bukti
potong:

1. 1.1-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala;
2. 1.2-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya;
3. 1.3-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tidak final;
4. 1.4-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final).

IV. Penambahan beberapa informasi dalam bukti
potong.

1. Penambahan informasi pada bukti potong berupa negara domisili penerima penghasilan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Nomor Paspor;
2. Penambahan kode objek pajak.

V. Penyesuaian desain SPT agar lebih scan-
friendly

1. Penyediaan space untuk penempelan barcode SPT pada induk SPT, penulisan hasil penghitungan jumlah lembar SPT dan penstapelsan induk dan lampiran SPT;
2. Penambahan Indentitas di setiap halaman formulir.

Advertisement

Tweet